Imbauan Prabowo Agar Tak Ada Demo ke MK, Ma'ruf Amin: Bagus Itu

Reporter

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Ma'ruf Amin. instagram.com/khmarufamin_
Ma'ruf Amin. instagram.com/khmarufamin_
Iklan

TEMPO.CO, Sumedang - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyambut baik imbauan Prabowo Subianto yang minta pendukungnya tidak berdatangan ke Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurut Ma'ruf, imbauan itu sudah seharusnya dilakukan sebagai bentuk kepercayanan proses hukum sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019.

"Ya memang harus seperti itu.  Gugatannya sudah di MK, penyelesaiannya secara konstitusional," kata Ma'ruf Amin usai menghadiri halal bihalal di Gedung Negara Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 12 Mei 2019.

Baca Juga: Ma'ruf Amin Tegaskan Bukan Karyawan atau Pejabat BUMN

Ma'ruf mengatakan, baik pendukung Prabowo - Sandiaga maupun pendukung pasangan capres nomor urut 01 tidak usah menggelar demo di sekitaran Gedung MK. Saatnya pendukung kedua pasangan menahan diri dan mempercayakan semua masalah hasil Pilpres 2019 kepada MK. "Saya kira bagus imbauan itu. Artinya memang harus seperti itu, positif".

Sebelumnya, Prabowo mengunggah video berdurasi sekitar lima menit di laman Facebook miliknya. Di akun @Prabowo Subianto itu, mantan Komandan Jendral Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ini menjelaskan beberapa poin penting terkait jalan yang ditempuh tim Prabowo-Sandi yang memilih menggugat hasil Pilpres ke MK.

Prabowo meminta agar pendukungnya tidak usah hadir berbondong-bondong ke area gedung MK saat sedang berlangsungnya persidangan sengketa hasil Pilpres 2019. Video itu diunggah pada Selasa, 11 Juni 2019. 

"Jika saudara benar-benar mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, saya mohon tidak perlu hadir di sekitaran gedung Makhamah Konstitusi. Mungkin ada delegasi yang sekedar menemani tim hukum tapi tidak perlu berbondong-bondong tidak perlu dalam jumlah masa besar. Untuk menghindari fitnah dan provokasi," ucap Prabowo dalam video itu.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Acara halal bihalal di Sumedang dihadiri sejumlah tokoh Jawa Barat. Di antaranya Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, dan Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan.

Di acara tersebut, Ma'ruf Amin mendapat pengakuan sebagai keturunan Kerajaan Sumedang. Selain memperoleh pin ia juga diberikan silsilah keturunan leluhur Sumedang, yang merupakan simbol trah Kerajaan Sumedang Larang.

"Saya bersyukur dalam rangka pertemuan halal bihalal mendapat pin, mendapat legitimasi, pengakuan, bahwa saya adalah Wargi Sumedang," kata Ma’ruf Amin yang merupakan generasi ke-14 dari Prabu Geusan Ulun.

Ma’ruf Amin berharap, acara halal bihalal menjadi ajang perekat sesama anak
bangsa, khususnya warga Sumedang. "Tugas kita bersama adalah memberi kebermanfaatan kepada segenap warga dan negara".z

Simak Juga: VIDEO IMBAUAN PRABOWO

AMINUDDIN A.S.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bergandengan tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri setelah melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan ustad Abdul Somad sebagai cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.


Penjelasan Lengkap Jubir Prabowo Soal Presidential Club

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berbicara dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Sebelumnya, Prabowo bertemu di kediaman presiden keenam RI, SBY, pada pekan lalu. Dok.istimewa
Penjelasan Lengkap Jubir Prabowo Soal Presidential Club

Presidential club adalah istilah yang bisa disematkan untuk silaturahmi para mantan presiden dengan presiden yang sedang menjabat.


Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

3 jam lalu

Tangakapan layar dari video pendek yang diunggah Menko Marves Luhut Pandjaitan usai dijenguk Menhan Prabowo Subianto di Singapura beberapa waktu lalu (Sumber: Instagram)
Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ada kemungkinan Luhut merujuk kepada figur atau kelompok tertentu melalui pernyataan tersebut.


Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menghadiri upacara peringatan HUT ke-72 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Cijantung, Jakarta Timur, Selasa, 30 April 2024. Perayaan HUT ke-72 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) mengangkat tema Mengabdi Dengan Kehormatan Pelindung Sejati Kedaulatan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan maksud dari orang toxic dalam pemerintahan. Sebelumnya, Luhut menyebut istilah itu saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang kabinetnya.


Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

5 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.


Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

6 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

Partai Demokrat sedang menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo.


Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan

7 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan

Pengamat politik menilai, gagasan Presidential Club Prabowo mungkin saja hasil dari melihat transisi kepemimpinan Indonesia yang seringkali ada ketegangan.


Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

10 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.


Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

11 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.


Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

11 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.